GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Kapolres Banggai dicopot karena kericuhan eksekusi lahan sengketa

Kapolres Banggai dicopot karena kericuhan eksekusi lahan sengketa

Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Solidaritas Untuk Masyarakat Tanjung berunjuk rasa di Depan Mapolda Sulawesi Tengah di…

Kapolres Banggai dicopot karena kericuhan eksekusi lahan sengketa

Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Solidaritas Untuk Masyarakat Tanjung berunjuk rasa di Depan Mapolda Sulawesi Tengah di Palu, Selasa (20/3/2018)
Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Solidaritas Untuk Masyarakat Tanjung berunjuk rasa di Depan Mapolda Sulawesi Tengah di Palu, Selasa (20/3/2018) | Mohamad Hamzah /Antara Foto

Mabes Polri resmi mencopot jabatan Kapolres Banggai Sulawesi Tengah, AKBP Heru Pramukarno. Kapolres dilengserkan karena indikasi pelanggaran ketika polisi membubarkan warga, sebagian ibu-ibu, yang menggelar berzikir untuk mengadang eksekusi lahan di Tanjung Sari, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah.

Tim Propam Mabes Polri menemukan adanya indikasi pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pembubaran warga itu.

"Tidak sesuai prosedur. Yang jelas kita mempunyai SOP. Pertama negosiasi dulu, setelah negosiasi kita lakukan pendekatan-pendekatan secara humanis," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto melalui Detikcom, Sabtu (24/3/2018)

Setyo mengatakan jika pendekatan humanis gagal, Polri tidak boleh main tembak gas air mata.

Polri menilai Polres Banggai seharusnya mengedepankan peran polwan saat proses negosiasi dibanding melepaskan gas air mata.

Setyo memberi contoh dulu pernah melakukan eksekusi serupa di Indramayu, Jawa Barat. Saat itu polisi diadang ibu-ibu dan akhirnya pasukan polwan diturunkan.

Senin (19/3/2018), eksekusi lahan Desa Tanjung Sari berujung ricuh. Warga menolak digusur karena mengantongi sertifikat hak milik.

Sengketa itu diawali dengan perebutan lahan antara ahli waris keluarga Salim Albakar dan keluarg a Datu Adam sejak 1977. Pihak Albakar mengklaim memiliki tanah seluas 38 hektare milik Datu Adam.

Pada Oktober 1977, Pengadilan Negeri Luwuk memutuskan perkara tersebut dimenangkan oleh Keluarga Datu Adam. Kemenangan bagi keluarga Datu Adam terus berlanjut sampai kasasi Mahkamah Agung pada 1981.

Setelah putusan MA itu, warga dari luar telah mulai melakukan garapan dan mendirikan pemukiman. Mereka melakukan proses jual beli dan penyewaan dengan keluarga Datu Adam sehingga memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.

Pada 1996, ahli waris Salim Albakar kembali melakukan gugatan di atas tanah yang dimenangkan oleh pihak Datu Adam. Ahli waris Salim Albakar memenangkan intervensi gugatan tersebut.

Ahli waris Salim Albakar mengajukan permohonan eksekusi di atas tanah sengketa pada 2006 . Pengadilan Luwuk menolak pengajuan tersebut karena luas lahan tidak sesuai.

Permohonan eksekusi lahan akhirnya dikabulkan PN Luwuk pada 2016. Pada 3-6 Mei 2017, PN Luwu k melakukan eksekusi lahan seluas sekitar 9 hektare dengan dikawal oleh aparat Kepolisian, TNI, dan Satpol PP sehingga menggusur warga yang telah lama bermukim di sana.

Pada 19-21 Maret 2017, eksekusi lahan tahap kedua seluas sekitar 14 hektare. Pada hari eksekusi, 19 Maret, juru sita yang dikawal ratusan aparat kepolisian dan TNI tidak bisa mencapai lokasi lantaran terhalang oleh blokade ibu-ibu yang menggelar pengajian di tengah jalan.

Kasus pembubaran ibu-ibu pengajian oleh aparat kepolisian ini juga sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak ibu-ibu berhadapan langsung dengan pasukan antihuru-hara lengkap dengan tamengnya.

Peristiwa itu mendapat sorotan dari Wakapolri Komjen Polisi Syafruddin yang mengecam tindakan represif itu. Ia pun mengancam akan mencopot Kapolres Banggai.

"Saya akan proses hukum, termasuk pemda yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat ya," ujar Syafruddin, Jumat (23/3/2018). "Apalagi ibu-ibu pengajian saya dengar itu ya, itu sangat membuat tersinggung untuk umat Islam."

Sumber: Google News | Liputan 24 Banggai

No comments